PERDES

  23 Maret 2017  |  DESA WRINGIN PUTIH

Description: BWI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN MUNCAR

KANTOR KEPALA DESA WRINGINPUTIH

Alamat JL. KH. Askandar no. 02 telp (0333) 592870

 

RANCANGAN PERATURAN DESA WRINGINPUTIH

KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR    TAHUN 2016

TENTANG

PUNGUTAN DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

Menimbang

:

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014  (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
  3. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016;
  9. Peraturan Desa Wringinputih Kecamatn Muncar tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar ;

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPUTIH

dan

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :   PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
  2. Pemerintah Desa Wringinputih adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Wringinputih
  3. Badan Permusyawaratan Desa Wringinputih yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wringinputih sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wringinputih
  4. Camat adalah Camat Muncar Kabupaten Banyuwangi.
  5. Kecamatan adalah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
  6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik meteriil maupun spirituil.

 

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi, dan pungutan administrasi desa.
  2. Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  3. Pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan administrasi selain surat Rekomendasi, Surat Keterangan dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Pemerintah desa.

 

BAB III

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) sebagai berikut :

 

  1. Tanah                                                        

 - Pemilik tanah tegal

Rp.

70.000,00/Ha/th

 - Pemilik tanah sawah       

Rp.

70.000,00/Ha/th

 - Pemilik tanah Tambak     

Rp.

70.000,00/Ha/th

 - Pemilik tanah diluar Desa Wringinputih   

Rp.

70.000,00/Ha/th

  • HIPPA

Rp.

15.000,00/Ha/th

 

  1. Jenis lain sesuai kebutuhan                      

- Bantuan Swadaya Bersih Desa, PHBN dan PHBA

Rp.

20.000,00/KK/ Th

 

  1. Retribusi

- Kendaraan roda 4 pribadi dan umum

Rp.

100.000,00  / Th

  • Kendaraan Pengangkut Air Bor @ 100.000

Rp.

 4.200.000,00 / Th

 

Pasal 4

Jenis dan besaran pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

 - Surat Ijin Bepergian Keluar Negeri/TKI

Rp.

100.000,00

 - Surat Jual Beli Tanah ditingkat Desa

Rp.

200.000,00

  •  

 

 

 

BAB IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

  1. Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
  2. Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
  3. Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
  4. Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

  1. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa dilakukan secara tunai dan dan tidak boleh diangsur.
  2. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
  3. Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

 

Pasal 7

  1. Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 8

  1. Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
  2. Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
  3. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat kesepakatan  BPD.
  4. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
  5. Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
  6. Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB  VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 9

Dengan sudah diundangkan peraturan ini maka peraturan yang lama Nomor 01 tahun 2015 sudah tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan, disosialisasikan kepada masyarakat.

 

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa Wringinputih.

 

Ditetapkan di Wringinputih

Pada tanggal 

 

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

 

 

 

MOHAMAD NURHADI

 

Diundangkan di Wringinputih

Pada tanggal                                    

 

SEKRETARIS  DESA WRINGINPUTIH

 

 

 

BUDI SANTOSO

 

LEMBARAN DESA WRINGINPUTIH TAHUN 2016 NOMOR .......

Contact Details

  Alamat :   Jalan KH. Askandar nomor 2 RT 02 RW 01 Dusun Krajan, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi
  Email : desawringinputih5@gmail.com
  Telp. : (0333) 592870
  Instagram :
  Facebook :
  Twitter :


© 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi