PERDES SOTK

  25 Oktober 2018  |  DESA WRINGIN PUTIH

garuda

 

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

KECAMATAN MUNCAR

KABUPATEN BANYUWANGI

 

SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA WRINGINPUTIH

KECAMATAN MUNCAR

NOMOR ... TAHUN 2018

 

TENTANG

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA  WRINGINPUTIH,

 

Menimbang        :    a.  bahwa sebagai tindak lanjut penetapan tipe desa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017, maka, dipandang perlu menyesuaikan penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa Wringinputih;

                               b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada b butir a, perlu menetapkannya dalam Peraturan Kepala Desa;

                         

Mengingat          :    1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

                               2.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);

                               3.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

                               4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (lembaran ...);

                               5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang ... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

                               6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...... );

                               7.  Peraturan Daerah Kabupaten banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor ...);

                               8.  Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor ...);

                              

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan       :    PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
  3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
  4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kasun), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi
  10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
  14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

  1. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
  2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    1. Sekretariat Desa;
    2. Pelaksana Kewilayahan; dan
    3. Pelaksana Teknis.
  3. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
  4. Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

  1. Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
  2. Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan, yakni :
    1. urusan tata usaha dan umum;
    2. urusan keuangan; dan
    3. urusan perencanaan.
  3. Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  terdiri paling sedikit 2 (dua) urusan, yakni :
    1. urusan umum dan perencanaan; dan
    2. urusan keuangan.
  4. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

 

Pasal 4

  1. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
  2. huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
  1. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
  2. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

 

Pasal 5

  1. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu  kepala  desa  sebagai pelaksana tugas operasional;
  2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi, yakni :
    1. seksi Pemerintahan;
    2. seksi Kesejahteraan; dan
    3. seksi Pelayanan.
  3. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi terdiri dari:
    1. seksi Pemerintahan, dan
    2. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  4. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat (3) dipimpin oleh kepala seksi.

 

Pasal 6

  1. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan yaitu berdasarkan tipe desa swakelola
  2. Penetapan tipe desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketetapan keputusan Bupati yang telah ditetapkan dengan rincian susunan organisasi sebagai berikut :
  1. Kepala Desa;
  2. Sekretaris Desa;
  3. Kepala Seksi yaitu :
    1.  Kepala Seksi Pemerintahan
    2.  Kepala Seksi Kesejahteraan
    3.  Kepala Seksi Pelayanan
  4. Kepala Dusun yaitu :
    1.  Kepala Dusun Kabatmantren
    2.  Kepala Dusun Krajan
    3.  Kepala Dusun Tegalpare
  5. Kepala urusan yaitu :
    1.  Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
    2.  Kepala Urusan Keuangan
    3.  Kepala Urusan Perencanaan
  6. Staf Desa.
  1. Penetapan struktur dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

 

 

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

  1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
    1. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
    2. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
    3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
    4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga  masyarakat  dan lembaga lainnya.

 

Pasal 8

  1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
  2. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi :
    1. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    2. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    3. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa,  Perangkat  Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
    4. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
  4. Uraian fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan  dan program kerja pemerintahan desa/dusun
    2. menyusun rancangan produk hukum desa;
    3. mengundangkan    produk  hukum   desa peraturan desa dan peraturan kepala desa);
    4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
    5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
    6. menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa;
    7. memberikan pelayanan administrasi;
    8. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi aparatur pemerintah desa;
    9. mengumumkan/menyebarluaskan informasi dan produk hukum desa kepada masyarakat;
    10. melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa;
    11. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi perangkat  desa;
    12. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa;  dan
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

 

Pasal 9

  1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  3. Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu  oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan.
  4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :
    1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dengan uraian tugas sebagai berikut:
      1. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
      2. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset desa;
      3. melakukan penataan arsip desa;
      4. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa;
      5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
      6. melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
      7. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
      8. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan,  upacara  resmi  dan lain-lain kegiatan pemerintah desa.
      9. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
      10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
    2. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut :
      1. menyiapkan  bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa;
      2. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa;
      3. menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
      4. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian   dan pembukuan keuangan Desa;
      5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
    3. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir  data-data  dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring  dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dengan uraian  tugas sebagai berikut :
      1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
      2. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
      3. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
      4. mengelola arsip perencanaan pembangunan;
      5. pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
      6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

Pasal 10

  1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  2. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  3. Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab kepada Kepala Desa.
  4. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
  5. staf desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.
  6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi :
    1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,  penataan  dan  pengelolaan  wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa dengan uraian tugas sebagai berikut :
      1. melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
      2. pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi desa;
      3. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pencatatan data kependudukan dan perubahannya;
      4. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan dan inventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya;
      5. merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama desa;
      6. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
      7. melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan profil Desa;
      8. melakukan pembinaan lembaga RT dan RW;
      9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
    2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,  pembangunan  bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas  sosialisasi  serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dengan uraian tugas sebagai berikut :
      1. merencanakan, melaksanakan,  mengevaluasi  dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
      2. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
      3. mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
      4. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
      5. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
      6. melaksanakan pengendalian  pelaksanaan  pembangunan desa;
      7. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
      8. melaksanakan inventarisasi usaha mikro;
      9. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya;
      10. melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
    3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan  dengan  uraian tugas sebagai berikut :
      1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
      2. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      3. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
      4. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa;
      5. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat;
      6. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
      7. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu;
      8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

Pasal 11

  1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi:
    1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    3. melaksanakan      pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
    4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dusun memiliki uraian tugas :
    1. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
    2. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
    3. mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
    4. melaksanakan      pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
    5. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
    6. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
    7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  2. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa melalui sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa dengan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 14

  1. Hari kerja bagi pemerintah desa ditetapkan sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan disamakan dengan hari kerja pemerintah kabupaten.
  2. Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan hari dan jam kerja pemerintah desa.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wringinputih

 

 

Ditetapkan di Wringinputih

pada tanggal  02 April 2018

 

KEPALA DESA WRINGINPUTIH,

 

 

TTD

 

 

MOHAMAD NURHADI

    

 

Diundangkan di Wringinputih

Contact Details

  Alamat :   Jalan KH. Askandar nomor 2 RT 02 RW 01 Dusun Krajan, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi
  Email : desawringinputih5@gmail.com
  Telp. : (0333) 592870
  Instagram :
  Facebook :
  Twitter :


© 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi